0
0
Dalam dunia yang semakin terhubung, data adalah aset paling berharga. Namun, ledakan data global juga menimbulkan risiko besar: krisis keamanan informasi. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengendalikan data dunia, dan bagaimana jika informasi itu jatuh ke tangan yang salah?
Kasus kebocoran data sudah menjadi berita rutin. Dari data pengguna media sosial hingga catatan kesehatan, jutaan informasi pribadi bocor setiap tahun. Peretasan besar juga menargetkan infrastruktur vital seperti bank, maskapai penerbangan, bahkan pemerintahan.
Perusahaan teknologi besar menguasai miliaran data pengguna. Mereka berjanji melindungi privasi, tetapi sering kali data juga digunakan untuk iklan dan analisis komersial. Di sisi lain, pemerintah menggunakan data untuk keamanan nasional, meski rawan penyalahgunaan.
Ancaman juga datang dari kelompok kriminal siber. Mereka menjual data di pasar gelap, menciptakan ekonomi bawah tanah yang sangat berbahaya. Dengan AI, pencurian dan manipulasi data jadi semakin canggih dan sulit dilacak.
Negara-negara mulai menyadari bahaya ini. Uni Eropa dengan GDPR memberi perlindungan lebih kuat pada pengguna. Amerika Serikat dan Asia juga memperketat regulasi. Namun, di tingkat global, koordinasi masih lemah.
Krisis keamanan data bukan hanya masalah teknologi, tapi juga geopolitik. Negara yang menguasai data bisa mengendalikan ekonomi dan politik global. Data kini setara dengan minyak atau senjata dalam hal nilai strategis.
Tanpa perlindungan serius, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem digital. Dunia butuh tata kelola data global yang adil dan transparan.
Krisis ini adalah peringatan: di era digital, informasi adalah kekuatan. Pertanyaannya, siapa yang berhak mengendalikannya?
